JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menilai tidak ada fakta hukum baru yang muncul dalam persidangan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang sedang berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Terbukti tidak ada fakta-fakta hukum baru yang disampaikan,” kata Politikus PDIP Guntur Romli membacakan sikap resmi partai yang di sela persidangan, Senin (26/5/2025).
Seperti yang dilansir kompas.com, hasto didakwa dalam perkara dugaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI pada 2019 serta diduga terlibat dalam perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap kasus yang menjerat buronan KPK, Harun Masiku.
Menurut Guntur, perkara ini hanya mengulang dakwaan lama yang sebelumnya sudah disidangkan dan diputus secara berkekuatan hukum tetap.
Guntur lantas menyinggung peran penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti yang mendaur ulang perkara.
Dia bilang, kasus Hasto sama seperti terdakwa sebelumnya yakni eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina dan eks Kader PDI-P, Saeful Bahri.
“Akar persoalan kasus adalah daur ulang yang berasal dari penyidik KPK, yaitu Rossa Purbo Bekti,” kata Guntur.
“Seluruh keterangan saksi sama dengan persidangan terhadap perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu putusan pengadilan nomor 18 dan nomor 28 tahun 2020,” ucapnya.
Meski menyayangkan jalannya proses hukum yang dinilai tidak menghadirkan temuan baru, PDI-P tetap menyatakan komitmennya untuk menghormati proses peradilan.
“Kami akan terus mengawal proses ini secara terbuka dan objektif, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.
Kami percaya Majelis Hakim akan memutus perkara ini berdasarkan fakta hukum yang sebenar-benarnya,” kata Guntur. (dvi/rls)
